Kamis, April 22, 2010

Berita: Tokoh dan Lakonnya


HARIAN The Jakarta Post menyebutnya “the man who knew too much”. Siapa lagi kalau bukan Komjen Susno Duadji. Dalam waktu kurang dari delapan bulan, ia dapat memainkan dua peran yang bersebrangan. Mulanya ia berada di posisi yang membela Polri saat menangkap petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Chandra Hamsah dan Bibit Slamet Riyanto. Dari Susno kemudian lahir istilah: Cicak Lawan Buaya!

Diawali oleh kesaksiannya dalam persidangan Antasari, kini ia justru bertolakbelakang dengan korpsnya. Membeberkan sejumlah informasi yang mengarah pada dugaan praktik makelar kasus yang terjadi dalam tubuh Polri. Padahal sebelumnya beliau justru dituding sebagai otak dibalik rekayasa penangkapan dua petinggi KPK tadi. Media pun kemudian memperlakukannya sebagai tokoh yang “baik”, setelah sebelumnya menampilkannya sebagai tokoh “jahat”.


TOKOH

Apa kesamaan berita dan cerita atau dongeng? Sepintas mungkin keduanya berbeda. Berita berisi fakta dan data. Sedangkan cerita atau dongeng memuat fiksi yang sifatnya imajinatif. Namun demikian, meski tampak berbeda, keduanya memiliki kesamaan. Berita dan dongeng sama-sama berkisah tentang tokoh. Ada tokoh baik dan jahat. Ada pahlawan, ada penjahat. Ada yang benar, ada yang salah. Tokoh hitam-putih. Bahkan yang abu-abu pun dapat kita temukan.

Berita membutuhkan tokoh. Ia menjadi salah satu unsur utama berita (who). Tokoh yang ternama bahkan menjadi berita itu sendiri. Apa yang dilakukan mereka, bernilai berita. Makin terkenal seorang tokoh, makin tinggi nilai beritanya. Aktris Jepang seperti Miyabi yang (baru) berencana main film di Indonesia saja bisa jadi berita. Apalagi seorang presiden seperti Obama. Berita sulit melepaskan diri dari tokoh.

Masih ingat Joy Tobing, Ponari, Prita, atau Gayus Tambunan? Mereka adalah sebagian kecil tokoh yang diperkanalkan media kepada kita. Awalnya publik tidak tahu. Dengan publikasi yang masif, media memperkenalkan sosok mereka beserta atributnya. Dengan atribut itu, publik mempersepsi setiap tokoh. Pencitraan setiap tokoh banyak bergantung pada atribut yang diberikan media kepada mereka.

Atribut adalah keterangan yang diberikan media untuk menggambarkan tokoh yang menjadi ulasan berita. Dari atribut itulah kita kemudian tahu kalau Joy Tobing adalah wanita yang pernah memenangkan kontes Indonesian Idol. Ponari itu dukun cilik. Prita, terdakwa pencemar nama baik Rumah Sakit Omni Internasional. Dan Gayus adalah makelar kasus pajak.


LAKON

Atribut dibutuhkan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh dalam berita. Memberi keterangan ringkasan akan diri mereka. Ini sifatnya kontekstual. Misalnya Jusuf Kalla. Ia dapat saja dimintai komentar dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Presiden atau mantan Ketua Umum Partai Golkar. Di konteks lain, ia dapat pula ditampilkan sebagai Ketua Palang Merah Indonesia atau seorang pengusaha.

Disadari atau tidak, dengan atribut tersebut media dapat membentuk orang-orang tadi menjadi tokoh “baik” atau “jahat”. Seperti dalang dalam sebuah pertunjukan wayang, media seolah menyematkan karakter lalu memberikan peran tertentu pada tokoh-tokoh yang dipentaskannya. Tidak masalah bila seorang tokoh harus bertukar peran dari antagonis menjadi protagonis seperti yang dimainkan Susno Duadji. The show must go on.

Tokoh-tokoh yang dipertunjukkan oleh media “lahir” dengan citranya sendiri-sendiri. Prita ditampilkan sebagai sosok wanita lemah yang memperjuangkan haknya sebagai pasien. Media mengabaikan fakta bahwa dia dengan sengaja menyebarluaskan email ke sejumlah mailing list. Email itu yang dianggap mencemarkan citra Rumah Sakit Omni Internasional.

Media yang tidak mendukung UU Pornogafi menjadikan Mangku Pastika sebagai tokoh internal pemerintah yang menentang UU ini. Gubernur Bali tersebut dipilih untuk melakonkan perlawanan. Bagaimana dengan gubernur-gubernur lain? Apakah mereka seide dengan mantan Kapolda Bali ini? Kelihatannya tidak. Oleh karenanya mereka tidak dihadirkan dalam berita sebab dapat mengacaukan agenda penolakan yang diusung oleh media tersebut.

Masih segar pula dalam ingatan kita bagaimana pemberitaan dengan begitu gencarnya membela Chandra dan Bibit. Keduanya dicitrakan sebagai pejuang anti-korupsi. Media tidak terlalu memberi penekanan pada fakta bahwa beberapa mekanisme kerja internal mereka di KPK (seperti penyadapan) masih rawan untuk disalahgunakan. Media juga tampak tidak terlalu serius mengejar motif di balik pengakuan Susno. Bisa jadi hal tersebut dapat merusak lakonnya sebagai “orang baik” di tubuh Polri yang kini diberikan media kepadanya.


PUBLIK

Bagaimana dengan publik? Sepertinya tidak ada pilihan lain. Publik akan menerima begitu saja apa yang dipentaskan media untuk mereka. Tidak adanya akses langsung kepada tokoh-tokoh berita. Konfirmasi tidak mungkin untuk memeriksa kebenaran informasi yang kita terima. Apa yang diberikan oleh media, itulah yang kita terima. Itu pulalah yang sangat mungkin kita jadikan sebagai rujukan.

Di masa menjelang kejatuhan Presiden Soeharto, tokoh seperti Amin Rais, Sri Bintang Pamungkas, atau Emha Ainun Najib kerap tampil sebagai tokoh berita. Sekarang kemana mereka? Setelah Soeharto terguling, media tidak membutuhkan lagi peran mereka sebagai agitator perubahan rezim.

Sebagai penutur, media memiliki keleluasaan untuk memilih dan memoles tokoh-tokohnya. Tokoh “baik” yang ditampilkan media, belum tentu sebaik yang dipersepsikan publik. Demikian pula mereka yang ditampilkan dengan karakter “buruk”. Mereka tidak seburuk yang digambarkan dalam berita.

Karenanya, sangat arif bila publik tidak melihat media sebagai penyaji jati diri tokoh yang mereka tampilkan. Karena, ibarat sebuah cerita, berita hanya menyajikan karakter tertentu dari tokohnya. Sekali lagi, bukan jati mereka. Tokoh-tokoh tersebut hanya memainkan lakon dengan peran dan karakter yang dikonstruksi media. Seperti wayang yang dipilih dan keluarkan dari kotak oleh sang dalang, lalu dimainkan di hadapan publik.***

Senin, November 16, 2009

Ketika Sidang Tayang Langsung

TOPIK pembatasan siaran langsung di televisi, khususnya saat meliput persidangan, kembali mengemuka. Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) secara tegas keberatan dengan ide ini. Dalam pernyataan yang dipublikasikan banyak media, Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara meminta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) cukup menindak media penyiaran yang melakukan kesalahan. Jangan membatasi siaran langsungnya secara keseluruhan. Seperti ingin membunuh tikus di lumbung dengan cara membakar lumbung padinya.


Senada dengan Dewan Pers, rilis AJI yang dikeluarkan ketuanya Nezar Patria, juga menilai hal tersebut bertentangan dengan kebebasan pers dan kebebasan informasi. Memang, berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI diberi kewenangan mengatur isi siaran, namun ketentuan tersebut, hanya berlaku untuk program siaran selain program jurnalistik. Untuk program siaran jurnalistik, tetap berlaku UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Vivanews: 13/11/2009).

Khas

Pool (1983) menggolongkankan regulasi media ke dalam tiga kelompok: cetak, siaran, dan telekomunikasi. Dengan mempertimbangkan aspek teknis, normatif, termasuk dampaknya, Pool menilai untuk media cetak, tidak perlu dilakukan pengetatan regulasi untuk infrastruktur dan isinya. Berbeda dengan media telekomunikasi, pengetatannya dikhususkan pada aspek infrastrukturnya saja. Tidak untuk isi (content) yang dibawanya. Sementara pada media siaran, baik infrastruktur maupun isinya, perlu dilakukan pembatasan.

Selain karena televisi dan radio menggunakan ranah publik (spektrum frekuensi), pengaturan khusus untuk media penyiaran disebabkan karena sifatnya yang mudah merembes (pervasiveness) dan dampak kuat yang secara potensial dapat ditimbulkannya. Karena sifatnya yang khas tersebut, televisi perlu mendapat perlakuan khusus. Di negara yang liberal seperti Amerika Serika, Inggris, Prancis, atau Australia, ranah penyiaran diatur lebih ketat daripada media cetak.

Konsep Pool ini dapat ditemukan dalam regulasi media. Kita juga memiliki UU Pers, UU Telekomunikasi No 36 tahun 1999, dan UU Penyiaran. Jika ditilik, UU Pers kita sangat sederhana dan hanya berisi 21 pasal. Berbeda dengan UU Penyiaran yang memuat 64 pasal. Ia terasa begitu detail karena antara lain mengatur masalah perizinan (sesuatu yang tidak ditemukan dalam UU Pers). Sementara UU Telekomunikasi, substansi dan derajat pengetatan aturannya lebih terfokus pada infrastruktur.

Pagar

Dengan perspektif regulasi media tadi, kegiatan jurnalisme secara umum dapat dianggap cukup diatur oleh UU Pers. Namun ketika informasi tersebut disebarluaskan melalui ranah penyiaran, maka ia harus patuh pada aturan yang lebih khusus (UU Penyiaran). Meski demikian, perlu ada kriteria yang jelas tentang apa saja yang tidak dan dapat disiarkan secara langsung. Bahkan untuk informasi publik sekalipun. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan tentang dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh informasi tadi.

Pengadilan jalanan atau pengadilan rakyat dapat saja terjadi karena publik sulit untuk mengikuti seluruh persidangan secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir. Publik juga tidak memiliki pengatahuan yang cukup dalam menyikapi informasi yang mengemuka di ruang sidang. Tuntutan, kesaksian, dan pembelaan adalah penggalan-penggalan “fakta” yang perlu dirangkai secara utuh dan diuji kembali kebenarannya.

Kecenderungan media untuk memilih sesi tertentu dari segenap rangkaian persidangan, dapat menjadi bias. Belum lagi komentar atau simpulan dari sumber-sumber tertentu yang diwawancarai setelah persidangan. Pada akhirnya, televisi berpeluang membuka ruang “persidangan” baru di luar pengadilan. Media penyiaran mungkin saja akan berperan sebagai penuntut, pembela, dan hakim sekaligus. Pengaturan dibutuhkan bukan untuk membakar, tetapi memagar lumbung kebebasan pers.***

[versi lengkap]

Selasa, April 21, 2009

Sang Alkemis

“Padang gurun ini mengambil kaum pria kami, dan mereka tidak selalu kembali lagi,” kata Fatima. “Kami sudah tahu itu dan kami sudah terbiasa. Mereka yang tidak kembali, menjadi bagian dari awan-awan, binatang-binatang yang bersembunyi di jurang-jurang, dan air yang memancar dari dalam bumi. Mereka menjadi bagian dari segala sesuatu...” (h.126)

NOVEL ini bercerita tentang Santiago yang menempuh jalan untuk menemukan mimpinya. Melewati gurun dari Maroko menuju Mesir. Mengikuti mimpinya. Mimpi yang selalu hadir dengan rupa yang sama saat dia mengembalakan domba di padang rumput Andalusia (Spanyol). Mimpi ini yang memaksanya meninggalkan apa yang pernah dimilikinya. Termasuk cinta seorang wanita gurun.

“Jangan pikirkan yang tertinggal di belakang,” kata sang alkemis yang menemani perjalanan anak laki-laki itu.“Kalau emas yang kamu temukan itu terbuat dari unsur yang murni, maka dia tidak akan rusak. Dan kau bisa selalu kembali. Tapi kalau emas yang kau temukan itu hanya sepuhan belaka, seperti kilasan bintang jatuh, kau tidak akan menemukan apa-apa saat kau pulang nanti” (h.159). Sang alkemis berbicara dalam bahasa alkimia. Tetapi Santiago tahu yang dimaksudnya adalah Fatima.

Apakah Santiago pada akhirnya berhasil memperoleh harta karun di kaki pyramid yang selalu muncul dalam mimpinya? Paulo Coelho menjadikan itu sebagai magnet yang terus memaksa pembaca untuk mengikuti cerita hingga di akhir kisah. Namun bagi saya, dan mungkin yang lainnya, daya tarik novel Sang Alkemis (The Alchemist) ini sesungguhnya terletak pada dialog-dialog yang terjadi di antara para tokoh di dalamnya.

Coelho tidak menjadikan Santiago sebagai tokoh yang serba tahu. Atau serba tidak tahu. Kearifan kadang dimunculkan dari si anak laki-laki ini. Kadang pula dihadirkan dari orang-orang yang bertemu dengannya di sepanjang cerita. Mengikuti perjalanan si anak, seolah mengikuti sebuah perjalan spritual. Tanpa detail deskripsi suasana atau karakter setiap tokoh. Coelho mengajarkan filsafat dengan bertutur yang ringan. Tentang hidup, kematian, takdir, cinta, dunia, kesabaran dan perjuangan dalam mencapai sesuatu yang diimpikan.

Mereka yang pernah membaca literatur sufistik Islam tentu telah terbiasa dengan ide yang mendasari dalam novel ini. Ide tentang kemanunggalan penciptaan. Kesatuan antara makro kosmos dan mikro kosmos. “...Di dalam diriku ada angin, padang pasir, samudra, bintang-bintang, dan segala ciptaan lainnya di alam semesta. Kita semua diciptakan oleh tangan yang sama, dan kita memiliki jiwa yang sama” (h.188).

Meski terasa akrab dengan tradisi Islam, sedikitnya, ada dua kekeliruan yang dibuat Coelho saat menggambarkan ritual shalat dan kitab Al Quran. Ketika Santiago berada di Tangier (Maroko), terkesan orang-orang di pasar langsung bersujud (ke tanah) begitu mendengarkan suara azan, panggilan untuk shalat (h.51). Begitu pula saat menyebut Nabi (Muhammad) yang telah menurunkan Al Quran kepada umatnya (h.70). Dia seperti mengulangi kembali bias cara pandang Barat atas Islam.

Terlepas dari bias tersebut, Coelho berhasil membuat dunia terkesan dengan novel Sang Alkemis yang dibuatnya tahun 1988 ini. Sang Alkemis sampai-sampai disebut sebagai fenomena sastra yang sangat penting di abad-20. Ia menduduki posisi best seller di 74 negara dan telah dicetak sebanyak 35 juta kopi. Tahun 2008 Guiness World Record mencatatnya sebagai buku yang paling banyak dialihbahasakan hingga ke 67 bahasa dunia. Penghargaan seperti “Best Fiction Corine International” (Jerman tahun 2002) dan “Nielsen Gold Book Award” (Inggris tahun 2004) juga diraihnya.

Novel ini berhasil mengingatkan kita kembali pada potensi spritual manusia yang terabaikan yaitu hati. Suara hati yang membimbing. Ia tidak bisa dibungkam meski kita berusaha untuk tidak mau mendengarkannya. Dan bila ingin menyederhanakan, mungkin ada satu kalimat yang dapat menggambarkan semangat Santiago yang ingin ditunjukkan novel ini. “Kalau kau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seisi jagad raya pasti akan bersatu padu untuk membantumu”.***

Rabu, Maret 04, 2009

Kursi Panas Demi Latika


APA yang mendorong seseorang untuk mengikuti kuis Who Wants To Be A Millionaire? Ingin terkenal. Mau menguji pengetahuan. Atau mengadu keberuntungan mendapatkan jutaan uang tunai. Alasan-alasan tadi mungkin benar. Tapi tidak untuk Jamal Malik (diperankan Dev Patel). Ia tampil di kuis itu hanya untuk seorang wanita: Latika (Freida Pinto). Ia yakin, Latika pasti menontonnya.

Kisah Slumdog Millionaire mungkin boleh dibilang klise. Jamal, seorang anak miskin dari perkampungan kumuh di Mumbai (India), memenangkan hadiah utama kuis Who Wants To Be A Millionaire. Bukan karena cerdas. Jawaban dari setiap pertanyaan ia peroleh dari trauma demi trauma yang ia alami. Detail kejadian (sekaligus jawaban pertanyaan kuis) itu muncul kembali seperti mimpi buruk saat ia duduk di ‘kursi panas’ kuis itu. Kisah hidupnya yang sesekali berjalan mundur (flash back) membuat film ini mampu memberi ketegangan di setiap bagiannya. Tidak klise dan tidak mudah untuk ditebak.

Saat tinggal selangkah lagi mendapat hadiah utama, Jamal diciduk polisi. Presenter kuis, Prem Kumar (Anil Kapoor) mencurigai Jamal berbuat curang. Polisi pun berpikiran yang sama. Berbagai penyiksaan ia jalani di kantor polisi. Alur flash back pun terjadi di sini. Jamal berkali-kali meyakinkan mereka. Untuk dapat menjawab kuis dengan benar, sebenarnya tidak dibutuhkan kecerdasan. Tapi keberuntungan.

Dari potongan kisah itu kita jadi tahu mengapa Jamal begitu mencintai Latika. “Aku akan menunggumu di stasiun kereta pukul lima sore. Setiap hari. Sampai engkau datang menemuiku.” Begitu janjinya pada Latika. Dari alur mundur itu, kita menjadi lebih mengenal Latika, Jamal, dan kakaknya Salam. Mereka menjadi yatim piatu setelah orangtua mereka yang muslim mati dibantai sekelompok orang. Rumah dan kampung mereka dibumihanguskan. Mereka hidup di jalan. Mencuri di atas kereta. Tidur di tumpukan sampah. Terlunta-lunta.

Slumdog Millionaire berhasil menampilkan India dengan problematika sosialnya. Ada land mark India: Taj Mahal. Sungai yang berubah menjadi selokan besar. Stasiun kereta api. Jalan raya yang sesak. Matahari yang terik. Malam yang kelam. Manusia yang berjejalan di kereta barang. Pedagang asongan. Peminta-minta dan pemulung. Perkampungan miskin yang sempit. Pelacur dan kompleks prostitusi. Mafia kelas atas hingga pencuri kelas teri juga dimunculkan. Cerita berseliweran di situ. Begitu apa adanya dan manusiawi.

Komposisi dan sudut pengambilan gambarnya menawan. Gerak dan motif kameranya seolah seirama. Rangkaian gambar yang bertutur sepenggal-sepenggal membuat kita betah untuk terus menebak apa yang akan terjadi di akhir cerita. Ini yang menjadi ‘mesin’ film. Selain sebagai film terbaik, pantas pula bila film Slumdog Millionaire juga diganjar Oscar untuk penyutradaraan, editing, dan sinematografi terbaik tahun 2009. Total delapan piala Oscar yang diboyongnya.

Cerita film ini sebenarnya diangkat dari sebuah novel yang ditulis Vikas Swarup: Q and A. Simon Beaufoy yang berhasil menerjemahkannya ke dalam screenplay (skenario) yang memikat. Potongan kisah sodomi dalam novel yang dialami anak-anak jalanan tidak diterjemahkan ke dalam film. Mungkin sisi kelam anak jalanan sudah cukup miris ditampilkan dengan adegan seorang anak yang diangkat bola matanya. Harga mereka tinggi bila cacat. Saat mereka meminta-minta, orang lebih iba. Juga agar mereka tidak berdaya untuk melepaskan diri dari mafia yang mengeksploitasi mereka.

Yang terbiasa menonton film India di televisi bersiaplah kecewa saat menonton film ini. Slumdog Millionaire tidak diinterupsi oleh tari atau nyanyian. Ia seperti film Hollywood yang dimainkan oleh aktor/aktris India dan (sekali lagi) dengan setting India. Kisah Jamal dalam Slumdog Millionaire mungkin serupa dengan atau mengingatkan kita pada Forrest Gump. Kebaikan, ketulusan, dan cinta kanak-kanak yang polos akan menemukan buahnya sendiri.***

Kamis, Februari 19, 2009

Menjinakkan Bola Api Demonstrasi


MUNGKIN kita pernah mengalaminya. Meski tidak setiap hari. Terjebak dalam kemacetan dan mesti mengubah jalur perjalanan karena terhadang sebuah demonstrasi. Mengapa demonstrasi kerap mengganggu kenyamanan publik? Atau bahkan merusak hingga menyebabkan cedera hingga kematian. Haruskan setiap aspirasi atau kepentingan disuarakan melalui demonstrasi? Mengapa ia begitu difavoritkan?

Tiga Alasan

Sedikitnya ada tiga alasan mengapa demostrasi begitu difavoritkan untuk menjadi sarana komunikasi politik. Pertama, efek publikasi. Hampir setiap demonstrasi selalu menarik perhatian media massa, cetak maupun elektronik. Banyak sudut pemberitaan (news angle) yang dapat dimunculkan. Mulai dari isu yang diangkat oleh demonstrasi hingga keluarbiasaan dampak yang ditimbulkannya.

Kedua, setelah efek publikasi, demonstrasi juga dipilih menjadi sarana komunikasi politik karena tekanan yang ditimbulkannya. Mereka yang kontra atas sebuah isu, akan merasa lebih tertekan secara fisik juga psikis. Mereka yang belum memiliki sikap didesak untuk segera mendukung. Sedangkan mereka telah mendukung, akan semakin memiliki ‘legitimasi’ untuk memuluskan kepentingan mereka.

Ketiga, demonstasi difavoritkan bisa jadi karena penyelenggaraannya yang lebih mudah dan efektif. Mudah karena hanya dengan pembiayaan yang tidak terlalu mahal, beberapa orang sudah bisa terkumpul, membentangkan spanduk, dengan sedikit orasi. Efektif dalam arti dapat terpublikasi (gratis) dan memberi efek tekanan yang cukup signifikan.

Tiga Alternatif

Tulisan ini tidak ingin mengklaim bahwa demonstrasi itu buruk. Meski masih ada beberapa yang mengganggu kenyamanan publik, tetap ada demonstrasi damai yang berwajah permai. Yang mungkin patut untuk diketahui publik bahwa untuk menyampaikan aspirasi, demonstrasi bukanlah satu-satunya sarana. Masih banyak sarana komunikasi politik yang mungkin untuk digunakan. Misalnya melalui partai politik, kelompok penekan dan media massa.

Satu dari sekian fungsi partai politik adalah melakukan agregasi kepentingan. Demonstrasi pada dasarnya salah satu bentuk untuk mengekspresikan sebuah kepentingan. Partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar parlemen dapat mengambil inisiatif untuk menjembatani kepentingan itu. Bentuknya bisa dalam bentuk lobi-lobi politik. Di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Kelompok penekan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Konsumen, Lembaga Bantuan Hukum, atau Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat pula digunakan untuk menjadi saluran komunikasi politik masyarakat. Dengan data dan argumentasi yang mereka miliki, aspirasi dan kepentingan dapat difasilitasi dengan lebih rasional.

Selain melakukan lobi ke legislatif dan eksekutif, kelompok penekan biasanya akan menggandeng media. Melalui media massa, aspirasi dan kepentingan itu diwacanakan. Mereka yang pro dan kontra akan dipertemukan. Tujuannya untuk membuka wawasan publik karena aspirasi tersebut dilihat dari berbagai sudut kepentingan. Publiklah yang akan menilai, seberapa pantas sebuah aspirasi diakomodasi dalam bentuk produk-produk keputusan politis.

Ketika partai politik melepas begitu saja kepentingan yang seharusnya diperjuangkannya. Ketika kelompok kepentingan memperjuangkan aspirasi dengan mengedepankan prasangka dan emosi. Ketika media berlaku ‘partisan’. Ketika itu sebagian besar saluran-saluran komunikasi politik sedang ditutup. Tidak mustahil, demonstrasi kembali akan menjelma menjadi bola api yang siap menghanguskan apa saja yang dilewatinya.

Kita berharap demonstrasi akan menjadi pilihan terakhir. Kalaupun dipilih, ia dijalankan dengan damai. Alangkah indahnya bila kepentingan terlebih dahulu digelindingkan melalui lobi. Diwacanakan melalui dialog dengan rasionalitas yang tinggi. Model ini yang akan mendewasakan demokrasi kita. Masyarakat dididik dan dicerahkan dengan patron yang elegan dan bermartabat.***

[versi lengkap]

Sabtu, November 22, 2008

Hikayat Raksasa Tidur dan Bis Kota

MEDIA massa akan selalu berusaha mencuri perhatian kita. Dengan sukarela atau terpaksa. Dengan sadar atau tidak. Kita dapat saja ‘tersandera’ setiap hari. Sejak mulai bangun hingga tidur kembali. Lepas tangkap dalam genggaman media. Dalam cerita, ada kisah seseorang yang menderita dalam penyanderaan. Dalam cerita pula, ada kisah seseorang yang justru jatuh cinta oleh penyanderanya. Kita kepingin menjadi orang yang kedua: tersandera namun bahagia.

RRI Kendari 20 November lalu melakukan sebuah diskusi untuk mencari formula ‘jatuh cinta’ tadi. Akademisi, praktisi, dan pemerhati dikumpulkan untuk membedah acara Pro 1, Pro 2, dan berita RRI Kendari. Bagi saya ini langkah maju. Publik diperlakukan sebagai manusia yang memiliki telinga. Bukan dilihat sebagai telinga yang menempel di kepala manusia. Dengan formula ini, diharapkan, tidak akan terjadi pengabaian publik terhadap media. Bahkan mereka ingin (dan berterima kasih bila) ‘tersandera’.

Saya sangat terkesan dengan ungkapan Harianto Adi. RRI tidak ditinggalkan pendengarnya. RRI-lah yang meninggalkan pendengarnya. Harianto Adi adalah nahkoda RRI Kendari. Yang pernah menonton berita TVRI, pasti familiar dengan wajahnya. Dari bincang-bincang kami, rasa-rasanya akan ada perubahan signifikan dalam tubuh RRI Kendari. Setidaknya, visinya menjanjikan hal itu. Lalu mungkin kita akan bertanya: apa pentingnya hal ini diobrolkan? Who care?!

Jangan lupa, RRI Kendari memiliki peran strategis di Sulawesi Tenggara dengan jaringan dan jangkauan siarannya (coverage area). Masyarakat di kota maupun kecamatan mungkin saja diterpa oleh media nasional. Namun media itu tidak dapat memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan (dengan selera) lokal. Hanya radio yang dapat memainkan peran itu hingga ke pelosok. Menyapa mereka yang buta huruf sekalipun. Dengan potensi ini, sayang sekali kalau tidak diberdayagunakan untuk kepentingan publik. Ibarat raksasa yang sedang tidur, ia harus dibangunkan.

Jika ingin dipersonifikasikan, publik mungkin akan menggambarkan RRI dengan sederet kata yang kurang mengenakkan. Misalnya: tua, kaku, tidak kreatif, konservatif, membosankan, atau pembela pemerintah. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengubah citra tadi yang terlanjur menempel dalam kebanyakan kepala orang saat ini. Karena citra ini bermula dari muatan (content) siaran, maka untuk memperbaikinya pun harus di titik itu. Titik yang menjadi rujukan setiap kepala sebelum mencitra.

Untuk mengubah citra ini, perlu dilakukan fokus (usia) audiens. Itu usul sederhana saya (karena yang mungkin akan tidak sederhana adalah penerapannya, hehehe…). Makin spesifik pendengar yang dibidik, makin mudah pula merumuskan ide, mengemasnya dalam acara yang menarik, serta mengevaluasinya. Pendengar dengan latarbelakang usia, dengan kelas sosial dan gaya hidup beragam, hanya menguras energi dan menciptakan bias yang banyak. RRI mungkin punya niat mulia: ingin melayani semua lapisan masyarakat. Seperti bis kota. Namun itu tidak dapat melawan karakter medium radio yang personal. Karena ia personal, maka dibutuhkan sentuhan (treatment) personal pula.

Mengapa RRI Kendari terkesan malu-malu untuk membidik pendengar dewasa hingga paruh baya (25 – 45 tahun)? Padahal kecenderungan menunjukkan merekalah yang menjadi pendengar RRI (Pro 1 dan Pro 2). Kalaupun melakukan bedah acara, akan ditemukan kepada merekalah mayoritas acara ditujukan. Dengan fokus audiens, positioning Pro 1 (menengah ke bawah, bergaya hidup sub-urban/pedesaan) dan Pro 2 (menengah ke atas, gaya hidup urban) dapat lebih dipertajam.

Dalam praktiknya tentu tidak akan semudah memaparkannya dalam sebuah tulisan ringkas. Karena banyak variabel lain yang ikut menentukan keberhasilannya. Mulai dari sumber daya manusia (kualitas dan etos kerjanya), keuangan (pembiayaan program), hingga sejumlah aturan internal di tubuh RRI dan tekanan-tekanan eksternal yang mengelilinginya. Meski demikian, selalu ada ruang yang dapat digunakan untuk berbuat. Bukan begitu?!***

Inspired by Mas Harianto Adi.

Senin, November 10, 2008

Jurnalis atau Politisi?

DALAM Pemilu 2009, (sedikitnya) ada sekitar 120 wartawan atau mantan wartawan ikut bertarung dengan calon anggota legislatif lainnya. Begitu tulis Ignatius Haryanto dalam opininya yang dimuat harian Kompas (7/11/2008). Ini fenomena menarik. Berbeda dengan selebriti yang mengandalkan ketenaran dan citra dirinya, jurnalis memiliki keahlian dan peran yang signifikan dalam komunikasi politik. Seperti apakah peran dan “kekuasaan” mereka?

Disadari atau tidak, wartawan sebenarnya telah menjadi komunikator politik. Sama halnya dengan para politisi. Dengan profesi yang digelutinya, wartawan menjadi penyampai pesan-pesan politik dari elit kepada masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Mereka bahkan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengarahkan opini publik. Sesuatu yang tidak dapat dimainkan secara langsung oleh para politisi.

Melalui instrumen berita, editorial, atau diskusi yang disiarkan melalui media elektronik (talk show), jurnalis memiliki andil dalam memilih dan menempatkan sejumlah isu ke dalam agenda media. Dengan kekuatan media massa, hal-hal yang awalnya (hanya) menjadi agenda media, kemudian menjadi agenda publik. Inilah yang lalu membentuk apa yang disebut sebagai opini publik.

Bagitu banyak isu politik yang berkembang di masyarakat, wartawan (dengan “kekuasaannya”) hanya memilih isu-isu tertentu. Konsekuensinya, beberapa isu lain terabaikan. Setelah memilih isu tersebut, mereka mengemasnya dalam format dan sudut pandang tertentu pula.

Tidak sampai di situ saja, mereka juga memberi derajat penekanan yang berbeda-beda atas setiap isu. Misalnya ada isu yang diangkat menjadi berita utama (headline) dan dipublikasikan dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi. Sementara isu lain, disajikan secara moderat atau rendah.

Ilmuwan seperti Bernard C Cohen melihat para pelaku politik cenderung mempercayai bahwa media massa (tempat para jurnalis bekerja) mempunyai kemampuan untuk mengetahui “pikiran masyarakat” Dalam kenyataannya, banyak pejabat yang memperlakukan pers dan pendapat umum sebagai sesuatu yang sama (sinonim), baik secara terang-terangan mempersamakannya, atau menggunakannya secara bergantian.

Dengan sistem politik di mana oligarki partai politik begitu kuat seperti di Indonesia, ada kekhawatiran para jurnalis, seperti halnya selebriti, hanya akan menjadi pion-pion kekuasaan. Mereka akan masuk dan menjadi bagian dari sebuah kelompok elit eksklusif yang melihat segalanya dari kacamata kepentingan partai yang parsial. Ironi, namun ini sulit untuk dihindari.***

[versi detail]